Rp123 Triliun Anggaran ke UMKM, Tapi Penyalurannya Lambat dan Berbelit

Presiden Joko Widodo, dalam rapat kabinet pada 18 Juni, meminta jajarannya melakukan berbagai upaya untuk menyalurkan bantuan untuk UMKM tersebut.

Dalam video rapat kabinet yang dirilis hari Minggu (26/06) lalu itu, Jokowi mewanti-wanti agar jangan sampai stimulus ekonomi itu cair justru ketika UMKM sudah gulung tikar.

Baca juga: BNI Perkuat Ekonomi Perempuan NTT Melalui Program Anyaman Lontar

Syahnan menilai, lembaga pemerintah semestinya bisa menyerap produk UMKM melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ia menilai metode ini akan memberikan dampak langsung yang positif untuk UMKM.

"Kalau UMKM kesulitan masuk ke proses pengadaan, bantu mereka. Dahulukan produk UMKM. Itu salah satu upaya membantu yang luar biasa," ujar Syahnan saat dihubungi.

"UMKM kan bisa berharap kepada negara karena negara memang punya uang."

Baca juga: Grand Opening Bursa Sajadah Makassar, Kemenhaj Sulsel: Jawaban Kebutuhan Jamaah dan Peluang UMKM Lokal

"Kalau perlu, ubah cara lelang supaya produk UMKM yang diutamakan. Jangan gunakan cara lama, sampai kapanpun UMKM tidak akan mampu menang," kata Syahnan.

Presiden Jokowi mendesak jajarannya segera merealisasikan stimulus ekonomi untuk UMKM, sebelum para pelaku usaha itu tumbang dalam pandemi Covid-19.

Pendapat Syahnan itu sama seperti anjuran Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), yang menyebut stimulus dalam bentuk permintaan akan membantu UMKM bertahan dalam krisis.

Baca juga: Wakil Gubernur Sulsel Dorong UMKM Tenun Emas Sidrap Naik Kelas dan Go Market

Berdasarkan survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, yang dilakukan 1-20 Mei lalu terhadap 679 responden di 24 provinsi, penjualan lebih dari 94% UMKM turun selama pandemi Covid-19.

Sebanyak 59% UMKM menurunkan harga jual produk dan jasa untuk mempertahankan usaha. Akibatnya, keuntungan 43% UMKM turun lebih dari 75%.