Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Pemerintah menyampaikan telah menyediakan anggaran sebesar Rp123 triliun untuk menopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.
Akan tetapi, skema penyaluran stimulus ekonomi tersebut dianggap berbelit dan penyalurannya lamban sehingga pelaku UMKM cemas mereka bakal terpuruk.
Kelompok UMKM di sektor perikanan yang tergabung dalam Komite Nasional Nelayan Indonesia (KNTI) khawatir tidak bakal kebagian dana bantuan ratusan triliun rupiah yang dialokasikan pemerintah tersebut.
Mengutip dari BBC, Ketua KNTI Dani Setiawan mengungkapkan sebelum pandemi mayoritas kelompok nelayan belum mampu mengakses bantuan pembiayaan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR).
Jika pemerintah tidak aktif mendata UMKM dan bergerak cepat menyalurkan stimulus ekonomi, Dani menilai UMKM perikanan akan tetap terpuruk.
Dani berkata, selama pandemi Covid-19 pelaku usaha perikanan terhimpit pasar ekspor yang lesu serta jual-beli domestik yang terhambatnya akibat pembatasan sosial.
"Kredit usaha rakyat untuk sektor perikanan, persentasenya kecil sekali. Dalam kondisi sebelumnya, UMKM di bidang ini pada umumnya tidak terjangkau skema pembiayaan pemerintah," kata Dani dikutip dari BBC Indonesia, Selasa 30 Juni 2020.
Pemerintah, menurutnya, harus secara proaktif mendapatkan data lengkap, apa dan di mana saja UMKM perikanan yang mengalami masalah.
"Secara substansi, kebijakan yang ada sudah baik, tapi skemanya rumit. Itu hanya bisa berjalan kalau ada UMKM yang mengajukan restrukturisasi," tutur Dani.
Stimulus ekonomi yang dijalankan melalui Kementerian Koperasi dan UMKM terdiri dari sejumlah program, antara lain subsidi bunga pinjaman sebesar Rp35,2 triliun, pinjaman modal kerja (Rp1 triliun), dana restrukturisasi (Rp78,7 triliun), dan pembebasan pajak penghasilan (Rp2,4 triliun).
