Mitra Terkini
Terkini.id,Jakarta- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soeyatso meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi dan dana pensiun. Senin (13/01/2020).
Permintaan ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai skema investasi serta prosedur-prosedurnya.
Menurut Bambang, setelah skandal PT. Jiwasraya dengan total kerugian sebesar Rp. 13,7 triliun, kini publik kembali digegerkan oleh kasus serupa pada PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dengan total kerugian mencapai Rp. 10 triliun.
“Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi, jangan sampai kejadian di Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya,” kata Bambang, dilansirKompas.com.
Setidaknya terdapat tujuh perusahaan BUMN yang ada saat ini, yakni PT. Jasa Raharja, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Asuransi Kredit Indonesia, PT. Asuransi Ekspor Indonesia, PT. Reasuransi Indonesia Utama, dan PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Lebih jauh, Bambang menginginkan agar BPK tidak hanya melakukan audit terhadapBUMN asuransi, tetapi juga terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Sebab walaupun keduanya bukanlah BUMN, Bambang berpendapat bahwa BPJS mengelola dana yang dikumpulkan dari rakyat sehingga diperlukan audit agar tidak menimbulkan korban sebagaimana pada kasus Jiwasraya dan Asabri.
“Di akhir 2018,, dana BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 395,4 triliun. Sementara per Mei 2019, dana kelolanya mencapai Rp 391 triliun. Dan di akhir September 2019 ditaksir mencapai Rp 412 triliun,” kata Bambang.
Bagi Bambang uang yang sangat besar harus dikelola dengan hati-hati sarta harus terdapat pengawasan yang ketat agar tidak ada kejadian serupa yang terjadi di Jiwasraya.
Bambang juga mengatakan bahwa dampak lain dari kasus Jiwaraya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN.
