Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Kasus dugaan penyelewengan dana oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) langsung ditindak tegas pemerintah.
Kini ACT tak lagi berkutik setelah Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022.
Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi sebagaimana dikutip Poskota Kamis 7 Juli 2022.
Muhadjir mengatakan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.
Kemensos juga telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri Presiden ACT Ibnu Khajar serta pengurus yayasan pada Selasa 5 Juli 2022, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.
Kebijakan kemensos ini pun langsung diserbu warganet. Warganet pun menanyakan saat terjadi korupsi di Kemensos mengapa tidak ada kebijakan rupa.
"Pimpinan ACT mismanagement, Kemensos lgsg cabut izinnya. Waktu menterinya ketahuan korup, kenapa kemensos ga dibubarkan juga?," ucap @rihandaulah.
"Nah daripada adu nasib siapa yang paling maling mending bubar aja dua2nya gimana," sambung @fullmoonfolks.
