Warga Tolak Keputusan Menkeu Soal PSEL Tetap di Tamalanrea, demi Lingkungan dan Kesehatan

"Lokasi ini tidak layak. Akses jalan sempit, nanti akan dilalui kendaraan sampah. Dampaknya pasti ke lingkungan sekitar," jelasnya.

Ia menambahkan, warga telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran mereka, bahkan melarang pihak investor masuk melanjutkan proyek.

Baca juga: Ketika Antang Hampir Kehabisan Ruang: PSEL dan Ikhtiar Menyelamatkan Masa Depan Kota

"Ini menyangkut lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," tegasnya.

Akbar menyurutkan, masyarakat setempat menilai keputusan pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Warga merasa aspirasi masyarakat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan baru dioutiskan.

Baca juga: Didukung Presiden, Gubernur Sulsel dan Tiga Daerah Sepakat Bangun PSEL di Tamangapa Senilai Rp3 Triliun

"Pemerintah pusat tidak tahu kondisi di sini. Mereka tidak memikirkan kerugian warga. Tapi tetap memberikan kesempatan kepada PT SUS untuk melanjutkan proyek ini," ungkapnya.

Selain penolakan, Akbar juga menuntut adanya keterbukaan penuh dari pemerintah dan pihak pengembang terkait pelaksanaan proyek PSEL.

Mereka meminta penjelasan menyeluruh mengenai kajian dampak lingkungan (AMDAL), serta langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat sekitar.

Baca juga: Makassar Gandeng Gowa dan Maros Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

"Kami hanya ingin transparansi. Jelaskan secara terbuka dampaknya seperti apa dan bagaimana mitigasinya," tutup Akbar.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kaitan aspirasi masyarakat di Tamalanrea yang merasa terancam dengan adanya PSEL.