Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) kembali memberikan respons.
Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto saat Pidato Inspiratif dalam Wisuda ke 110 Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Menurut Hasto Kristiyanto penundaan pemilu setidaknya harus mengamandemen UUD, bukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Politisi Hasto bahkan menegaskan perppu hanya bisa dikeluarkan untuk kegentingan yang memaksa. Mengeluarkan perppu demi menunda pemilu, menurutnya, melecehkan konstitusi.
"Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu, itu kan ranahnya pada konstitusi, pada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto.
Selaim itu, Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Jokowi bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Hasto juga melihat Jokowi saat ini juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan bahan kebutuhan pokok.
"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," jelas Hasto. Dikutip dari Detikcom. Rabu, 9 Maret 2022.
Bagi PDIP, kata Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Hasto mengatakan pandangan itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan berharap menjadi kesadaran partai untuk taat pada konstitusi.
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas Hasto.
Alumnus UGM itu juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Jika itu dirombak, menurutnya, akan terjadi krisis kualitas demokrasi.
"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi, ketika kultur ini kemudian dirombak, bisa menciptakan krisis. Ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," tutur Hasto.
Untuk diketahui, wacana penundaan pemilu itu diusulkan oleh tiga ketum partai, yakni PKB, Golkar, dan PAN. Sementara itu, sisa partai di parlemen menolak tegas penundaan pemilu, yakni NasDem, PDIP, Gerindra, PPP, PKS, hingga Demokrat.
