Mitra Terkini
Terkini, Jeneponto – Kurang lebih 1000 massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, aktivis, hingga masyarakat umum menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Jeneponto, Senin, 1 September 2025. Mereka menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dinilai telah mengkhianati rakyat, khususnya masyarakat Butta Turatea.
Aksi ini dipicu oleh persetujuan peraturan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap semakin membebani rakyat kecil.
Massa berorasi dengan lantang, menuding DPRD Jeneponto tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kenaikan pajak ini jelas menyengsarakan rakyat. Mencekit leher masyarakat Butta Turatea. DPRD seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan alat untuk menindas rakyat dengan kebijakan yang memberatkan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Aksi yang dimulai sejak pukul 16, 30 Wita itu membuat jalan utama menuju gedung DPRD Jeneponto sempat lumpuh total. Massa membawa spanduk bertuliskan “Bubarkan DPR” dan “Tolak Kenaikan PBB-P2.”
Sejumlah perwakilan massa mencoba memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk menemui anggota dewan, mereka meminta untuk memimpin rapat dengan pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto. Namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada tanggapan dari pihak DPRD.
Aksi itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian da anggota TNI. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di sekitar gedung DPRD Kabupaten Jeneponto. Mereka menegaskan akan terus melakukan gelombang demonstrasi jika tuntutan tidak dipenuhi.
