Mitra Terkini
Terkini, Makassar — Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar menggelar kuliah umum yang menghadirkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Daniel Azhar Simanjuntak, sebagai pembicara utama, Rabu 13 Mei 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri jajaran pimpinan universitas, dosen, serta ratusan mahasiswa yang memadati aula kegiatan. Dalam sambutannya, pihak kampus menyampaikan bahwa Program Studi Manajemen Haji dan Umrah baru saja memperoleh hasil akreditasi yang sangat memuaskan dan menjadi salah satu program studi paling diminati di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D menegaskan bahwa mahasiswa Prodi MHU dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia profesional dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
“Mahasiswa manajemen haji dan umrah ini dipersiapkan untuk menjadi pelayan jamaah yang profesional,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan sejumlah program strategis kepada Kementerian Haji dan Umrah, di antaranya program magang mahasiswa di Tanah Suci, keterlibatan mahasiswa sebagai relawan haji, hingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertema haji.
Menurutnya, mahasiswa Prodi MHU memiliki kompetensi yang memadai karena dibekali kemampuan manajerial sekaligus pemahaman syariat terkait ibadah haji dan umrah.
Suasana kuliah umum berlangsung hangat dan interaktif. Pembawa acara bahkan menyambut kedatangan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI beserta rombongan dengan pantun yang mengundang antusias peserta.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dr. Daniel Azhar Simanjuntak menjelaskan besarnya potensi sektor haji dan umrah di Indonesia.
Ia menyebut kuota jamaah haji Indonesia mencapai sekitar 221 ribu orang per tahun, sementara jumlah jamaah umrah diperkirakan mencapai 2,5 juta hingga 3 juta orang setiap tahunnya.
Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi perputaran ekonomi hingga sekitar Rp100 triliun per tahun. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
