Mitra Terkini
"Kami juga mendorong agar penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi perhatian utama. Ketika tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka manfaat investasi akan semakin dirasakan oleh masyarakat daerah," tambahnya.
BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Mientje, siap mendukung pemerintah pusat maupun daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, serta memperkuat literasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan dan sektor informal yang masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi legislasi DPR RI untuk menghimpun masukan langsung dari daerah sebagai bahan penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
"Kehadiran kami di Sulawesi Tengah lebih banyak untuk mendengarkan berbagai masukan dan persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja," ujarnya.
Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi capaian Sulawesi Tengah di bidang ketenagakerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,6 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,95 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat terakomodasi dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan, termasuk penguatan perlindungan tenaga kerja melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Nursalam Halim, Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Amar, Ketua Apindo Sulawesi Tengah Candra Wijaya, perwakilan Asosiasi Buruh Tadulako, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Sulawesi Tengah.
