Mitra Terkini
Apabila hal-hal ini tidak diatur, maka program ini rawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, orang tua anak kembali yang menerima beban persoalan apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana program ini.
Pertanyaan lain, apakah realisasi janji program ini yang diperkirakan akan menelan biaya anggaran negara sebesar Rp 450 triliun tersebut, akan dikompensasi dengan kenaikan pajak? Biasanya pemerintah lebih senang menaikkan PPN (pajak pertambahan nilai) dibanding pajak kepada orang kaya atau kepada perusahaan.
PPN atas barang konsumsi akan makin membebankan masyarakat karena harga pangan sehari-hari akan meningkat.
Subsidi pendidikan itu penting dan perlu, dan karenanya harus tepat sasaran, ada mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Subsidi pendidikan perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan bahwa tidak ada beban tambahan ke orang tua murid.
Selanjutnya, Pemberantasan korupsi makin perlu diperkuat sehingga uang negara bisa digunakan untuk subsidi pendidikan dan subsidi lainnya yang mensejahterakan masyarakat, termasuk perempuan dan anak perempuan.
Program yang yang hanya dimanfaatkan sebagai janji untuk memperoleh suara dalam Pemilu saja seperti janji makan siang gratis ini, malah justru akan membawa persoalan lebih besar terutama bagi masyarakat miskin. Program yang berwawasan sempit demikian justru akan merugikan negara.
Program bantuan sosial saja belum mampu menjawab kemiskinan yang dialami oleh perempuan akibat berbagai hal terutama karena kecilnya akses informasi dan keterampilan digital serta diskriminasi gender.
Apalagi jika anggaran program bantuan sosial akan dipangkas untuk menjalankan program yang hanya untuk menarik suara dalam Pemilu.
“Kami melihat bahwa program makan siang gratis yang akan dijalankan Prabowo-Gibran nantinya malah berpotensi meningkatkan kemiskinan keluarga dengan beban terberat kepada perempuan dan anak perempuan," ujar Risma Umar, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice.
