Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret setiap tahunnya diperingati di seluruh dunia. Momentum ini merupakan ruang untuk membeberkan segala bentuk penindasan, kekerasan yang dialami perempuan, mengkampanyekan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sebagai perjuangan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Hak Asasi Perempuan (HAP).
Sekaligus hari tersebut adalah untuk merayakan persaudaraan antar-perempuan, dan kemenangan-kemenangan yang berhasil dicapai dalam perjuangan mereka.
IWD di Indonesia kali ini diwarnai oleh salah satu kegelisahan perempuan selain hal-hal masih maraknya kekerasan terhadap perempuan, hal lainnya yaitu program ‘makan siang gratis bagi anak sekolah’ yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran.
Janji kampanye seperti ini ternyata mampu mendongkrak perolehan suara Paslon tersebut dalam Pemilu Februari 2024.
Menurut hasil real count KPU yang terakhir, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara mencapai 58,82%1. Janji ini dikampanyekan sebagai program yang mampu mengatasi kemiskinan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.
Namun, janji tersebut menuai banyak keprihatinan masyarakat, mulai dari persoalan sumber anggaran negara yang akan digunakan dan terutama wacana pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dana BOS adalah untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah.
Apabila dana itu digunakan untuk makan siang anak sekolah saja, bagaimana untuk operasional sekolah tersebut? Seorang guru honorer perempuan dari Banyumas dalam sebuah konsultasi mengenai ketidakadilan gender dan ekonomi bagi perempuan yang diselenggarakan Aksi! menceritakan bahwa gaji yang diterimanya selama 6 tahun hanyalah Rp150.000 per bulan2.
Apabila Dana BOS diambil, apakah artinya gaji guru honorer yang sudah kecil itu akan makin diperkecil lagi? Guru-guru honorer terutama di sekolah dasar yang kebanyakan adalah perempuan.
Dengan demikian beban ekonomi perempuan dan keluarganya akan semakin berat. Selain itu, potensi sekolah membebankan biaya operasional sekolah kepada orang tua murid, menjadi besar.
Pada gilirannya, anak sekolah mendapat makan siang gratis, tetapi orang tua harus membayar biaya pendidikan anaknya lebih tinggi.
Hal tersebut tentunya bukan solusi mengatasi kemiskinan tetapi makin memperparah situasi kemiskinan, dan potensi anak didik putus sekolah meningkat karena orang tua tidak mampu membiayai sekolahnya.
Biasanya, anak perempuan lah yang dikeluarkan dari sekolah apabila orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Selanjutnya, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh janji program ini, misalnya, bagaimana mekanisme distribusi keuangannya, penetapan siapa penyedia makanan, bagaimana standar nutrisi yang baik, bagaimana mekanisme pengawasan kualitas makanan, dan seterusnya.
