Terkini.id, Jakarta - Gubernur DIY Sri Sultan HB X geram dengan pemaksaan jilbab yang dialami pelajar SMAN 1 Banguntapan, Bantul.
Sultan juga karena justru siswa yang menjadi korban malah difasilitasi untuk pindah sekolah.
Sultan mengatakan kebijakan yang diterapkan di SMAN N 1 Banguntapan mengenai pilihan busana untuk siswa muslim yang hanya menyediakan jilbab jelas melanggar Peraturan Mendikbud.
Sebab, pemakaian jilbab tidak boleh dipaksakan. Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengatakan seharusnya anak tetap dipertahankan di sekolah tersebut, sebaliknya guru atau kepala sekolah yang terlibat seharusnya dipindah.
"Yang salah bukan anaknya, yang salah itu kebijakan (SMAN 1 Banguntapan) itu melanggar. Mengapa yang dipindah anaknya, yang harus dipindah itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu, ini pendapat saya," ucap Sultan di Kompleks Kepatihan, seperti dikutip 77 Harian Jogja, Jumat 5 Agustus 2022.
Buntut kasus tersebut, Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan HB X, membebastugaskan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan dari jabatannya. Pembebastugasan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemaksaan penggunaan jilbab pada seorang siswi.
"Kepala Sekolah dibebastugaskan. Saya bebas tugaskan dari jabatannya, tidak boleh dulu mengajar. Sambil nanti (menunggu) ada kepastian," kata Sultan HB X, dikutip Viva.co.id Kamis 4 Agustus 2022.
Selain Kepala Sekolah, Sultan HB X juga membebastugaskan tiga orang guru yang berkaitan dengan dugaan pemaksaan pemakaian jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan. Sultan HB X juga meminta kepada satgas untuk menangani peristiwa tersebut.
"Saya menunggu Satgas (hasil pemeriksaan). Lewat Satgas perlu diteliti yang benar bagaimana. Kalau urusan seragam, kepala sekolah dan tiga guru saya bebaskan dari jabatan. Jangan ngajar dulu sampai ada kepastian," tegas Sultan HB X.
Sultan HB X mengingatkan sekolah negeri untuk selalu menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sekolah negeri disebut Sultan HB X bukan sekolah berlatar belakang agama. Untuk itu sekolah negeri harus lebih menekankan pada nilai-nilai nasional.










