Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi, Habiburokhman menengahi perkara 'otank sungsang' antara Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin dan Muhammadiyah.
Seperti diketahui, Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya menyebut Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas berotak sungsang.
Hal itu dikatakan Ngabalin karena Busyro menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tamat di tangan Presiden Joko Widodo.
Busyro sendiri mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Penyebutan otak sungsang itu lantas berujung panjang karena mendapat protes dari pihak Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengkritik bahwa Ngabalin sebagai 'pihak Istana' telah merusak citra Presiden Jokowi.
Tak sampai di sana, Ngabalin lalu membalas dengan mengatakan bahwa Anwar dan Busyro jangan berbicara soal politik, dalam hal ini soal anti korupsi.
"Pak Busyro itu jangan memposisikan diri seperti pegiat LSM antikorupsi di PP Muhammadiyah, Anwar Abbas ya maksudnya itu (mengkritik). Sama seperti Pak Anwar Abbas, kalau mau berpolitik, masuk saja parpol, nggak usah di Muhammadiyah atau MUI. Kasihan, beliau-beliau itu kan orang baik, orang-orang terhormat," kata Ngabalin, Kamis, 13 Mei 2021, dilansir dari Detik News.
Bukan hanya itu, pihak Pemuda Muhammadiyah juga sempat menuntut Ngabalin untuk meminta maaf kepada Busyro yang telah disebut berotak sungsang.
Menanggapi perkara ini, Habiburokhman meminta agar Ngabalin dan Busyro meredakan ketegangan.
"Baiknya Pak Ngabalin dan Pak Busyro redakan ketegangan agar dialog yang solutif soal nasib 75 karyawan KPK bisa membawa hasil yang maksimal. Istilah anak Betawi, hati boleh panas tetapi kepala harus tetap adem," kata Habiburokhman, Sabtu, 15 Mei 2021.
Habiburokhman menilai Ngabalin terlalu keras dan bahkan kurang etis dalam melempar kritik. Namun, menurutnya, Busyro juga perlu meluruskan pernyataannya yang menyebut KPK tamat di tangan Presiden Jokowi.
"Pernyataan Pak Ali Mochtar Ngabalin terlalu keras, bahkan kasar, dengan memakai istilah yang kurang etis," kata Habiburokhman.
"Namun sebaliknya pernyataan Pak Busyro juga perlu diluruskan, KPK sama sekali belum tamat, dan dipastikan Pak Jokowi tidak ingin KPK tamat di era kepemimpinannya," tambahnya.
