“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi kendala teknis, pemerintah membagi layanan ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
Sistem juga dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, hingga pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan.
Selain itu, tersedia fitur pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam gratis, serta unggahan bukti saat proses daftar ulang.
Munafri juga mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memanfaatkan celah jalur zonasi dengan memindahkan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu.
“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Misalnya dalam jalur zonasi, jangan lagi dipaksakan dengan memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Praktik seperti ini justru menimbulkan ketimpangan,” katanya.
Ia menilai praktik tersebut dapat memicu ketidakseimbangan daya tampung sekolah karena adanya penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan siswa.
“Akibatnya, ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” tambahnya.
Munafri menekankan bahwa pemerataan peserta didik menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Menurutnya, distribusi siswa yang lebih proporsional akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh sekolah.










