Mitra Terkini
Terkini, Makassar - Pemerintah Kabupaten Bantaeng dikabarkan tidak lagi menanggung pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji tahun 2026 yang biasa dengan menggunakan angkutan bus.
Pemkab Bantaeng beralasan, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, berdampak pada anggaran di daerah. Sehingga, Pemkab pun tidak lagi menanggung biaya pemberangkatan jemaah haji tahun ini.
Seorang keluarga jemaah yang enggan disebutkan namanya, mengaku diminta untuk membayar sekitar Rp500 ribu per jemaah. Keluarga yang lain menyebut besarannya Rp700 ribu.
"Karena menurut Kemenhaj, tahun ini tidak ada alokasi anggaran di APBD, sehingga biaya katanya dibebankan ke jemaah," terangnya, Rabu 6 Mei 2026.
Diketahui, dengan jumlah jemaah haji Bantaeng, sebanyak 324 orang, maka total kebutuhan biaya yang akan dikumpulkan adalah sebesar Rp159 juta.
Biaya tersebut untuk 8 unit bus angkutan jemaah, 2 truk untuk koper dan barang barang jemaah, biaya jalan tol, sewa gedung pemkab (Balai Kartini), biaya keamanan Satpol PP serta biaya biaya lain.
Dalam video beredar, Asruddin, S.IP., M.Si, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantaeng menyampaikan alasan mengapa dukungan Pemkab tahun ini dilakukan penyesuaian.
"Pemerintah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu-tamu Allah. Namun demikian bapak ibu, kami informasikan tahun 2026 ini seluruh kabupaten kota juga mengalami beberapa penyesuaian anggaran," ungkapnya.
"Karena biasanya Kesra mengusulkan atau menyiapakan sarana pemberangkatan, tahun ini bapak itu dilakukan penyesuaian penyesuaian," ungkapnya.
Diketahui, dari pertemuan Pemkab Bantaeng dengan pihak Kemenhaj, disepakati agar akpmodasi perjalanan jemaah dari daerah ke bandara ditanggung masing masing jemaah.
