Mitra Terkini
12 Perusahaan Menunggak Rp 3,72 Miliar
Demi meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya masalah tunggakan iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar dengan Kejaksaan Negeri Makassar, maka pada kesempatan ini juga diserahkan 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Makassar dengan total tunggakan Iuran sebesar Rp 3.720.384.470,54,-, kata Harry
“Agar lebih meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya masalah tunggakan iuran maka dengan ini diserahkan 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Makassar dengan total tunggakan Iuran sebesar Rp 3.720.384.470,54,” katanya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Makassar, Adnan Hamzah mengungkapkan, bahwa ranah kerja sama Tim Kepatuhan ini berujung pada patuhnya perusahaan kedalam program BPJS Ketanagakerjaan baik dari sisi kepesertaan maupun pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami akan melakukan proses litigasi atau nonlitigasi atas surat kuasa khusus BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada kami, bahkan kami akan upayakan setiap SKK ini memiliki ujung sanksi antara lain pidana, pailit atau pencabutan izin," terang Adnan.
Pada Rapat Koordinasi Tim Kepatuhan disepakati beberapa program antara lain :
- Melakukan Surat Edaran kepada pemberi kerja agar patuh program BPJS Ketenagakerjaan
- Penerbitan Sanksi Administrasi
- Kunjungan bersama Tim Kepatuhan keperusahaan
- Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar
- Dinas Penanaman Modal
- PTSP Kota Makassar
- BPJS Ketenagakerjaan
