Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo kian mengalami penolakan dari berbagai kalangan termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyatakan, KontraS menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode. Alasannya karena tidak sesuai dengan amandemen dan urgensi rakyat.
Menurut dia, wacana atau isu ini bisa segera hilang jika Presiden Jokowi serta jajaran menterinya yang bersuara.
KontraS meminta seluruh pihak utamanya elit dan partai politik berhenti menggulirkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini.
Sebab, kata Rivanlee wacana tersebut inkonstitusional serta berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.
"Rakyatlah yang memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah ataupun mencabut mandat kekuasaan. Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih," ujar dia.
Menurut Rivan, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presisen Jokowi menjadi 3 periode ini dipantik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki Pemilu diundur hingga 2027.
Selanjutnya, disambut sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang kini juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (PAN).
"Belakangan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan juga menggembar-gemborkan wacana ini dengan menyebutkan alasan big data," ujar Rivanlee.
Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu ini kata dia jelas merupakan bentuk kongkalikong politik antar elit. Hal tersebut menurutnya dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan.
Menanggapi hal ini, belakangan dikabarkan presiden Joko Widodo melarang anak buahnya kembali berbicara wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini sesuai dengan yang ia sampaikan dalam Wikipedia Channel pada Rabu, 06 Apr 2022.
