Mitra Terkini
Sementara itu, Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., Ketua Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Unhas, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti pentingnya pendekatan HAM dalam dimensi pelayanan publik yang selama ini kerap hanya dipandang sebagai urusan administratif.
“Ketika kita bicara HAM, kita bicara tentang jiwa dari hukum itu sendiri. Pelayanan publik bukan hanya tentang prosedur, tetapi juga tentang keadilan, penghormatan, dan perlindungan atas hak setiap warga,” jelasnya.
Andi Syahwiah menambahkan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan negara hari ini harus dijawab dengan transformasi sikap para pelayan publik.
“Kalau masyarakat kehilangan kepercayaan, artinya negara gagal. Tapi kalau kita bisa membangun layanan yang berlandaskan HAM, negara akan kembali dipercaya. Dan itu dimulai dari kita, para aparatur,” ujarnya lugas.
Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Kanwil KemenHAM Sulsel, Idawati Parapak menyebut bahwa koordinasi lintas instansi yang melibatkan lebih dari 100 aparatur secara langsung dan 320 peserta daring melalui Zoom ini merupakan bagian dari upaya masif Kanwil HAM Sulsel dalam membumikan prinsip-prinsip HAM ke jantung birokrasi pemerintahan daerah.
"Harapannya kegiatan ini tidak hanya mengisi ruang diskusi, tetapi menjadi panggung perubahan cara pandang dan cara kerja aparatur negara terhadap warga yang dilayani," ujarnya.
