Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Demi mencegah agar kepala daerah korupsi, Ketua KPK, Firli Bahuri mengusulkan agar gaji atau pendapatan kepala daerah ditingkatkan.
Usulan tersebut disampaikan Firli saat acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jateng di gedung Gradika Bakati Praja, Semarang.
Ia menyebutkan tiga usulan terkait pencegahan korupsi oleh kepala daerah.
"Usulan kita peningkatan pendapatan dan fasilitas yang didapatkan kepala daerah saat menjabat atau pascamenjabat. Dengan hal ini ada kepastian. Ada cara ngerem agar tidak melakukan perbuatan korupsi," kata Firli dikutip terkini.id di detikcom, Kamis, 11 November 2021.
Melansir detikcom, selain usulan itu, Firli juga meminta agar biaya Pilkada ditanggung pemerintah. Ia menyebut biaya Pilkada masih tinggi dan katanya 82,3 persen biaya pilkada dibiayai donatur atau sponsor sehingga berpotensi menimbulkan korupsi kemudian hari.
"Satu, evaluasi kembali bagaimana pelaksanaan Pilkada agar jauh dari praktik korupsi jauh dari biaya tinggi, jauh dari jual beli suara. KPK mengusulkan pertama terkait pembiayaan pilkada ditanggung semua oleh negara. Pengadaan alat peraga kampanye, uang saksi, dibiayai dan ditanggung negara," jelasnya.
Terakhir, Firli meminta keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak untuk memberantas atau mencegah korupsi saat ini.
"Apapun yang ada sekarang itu pilihan bangsa yang terbaik, kalau ada yang harus dibenahi ya semua harus ikut terlibat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Batang, Wihaji, mengatakan banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang kecil sedangkan ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.
"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang," kata Wihaji.
