Mitra Terkini
Terkini, Jeneponto - Mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya sekadar janji, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam setiap langkah kebijakan dan pengambilan keputusan.
Hal inilah yang menjadi landasan utama digelarnya Rapat Koordinasi dan Pendalaman Risiko Korupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Senin, 27 April 2026, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan.
Suasana penuh kesungguhan menyelimuti ruangan sejak kegiatan dimulai. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, bersama jajaran pimpinan daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan. Dari unsur KPK RI, hadir Kasatgas 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi, Tribudi Rochmanto beserta tim pendamping yang hadir khusus untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam sambutannya, Tribudi Rochmanto menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan penindakan semata. Menurutnya, pencegahan adalah kunci utama, dan hal itu harus dimulai dari pondasi yang kuat yaitu komitmen pimpinan.
“Pimpinan memegang peran paling penting. Ketika pemimpin memiliki tekad yang kuat, maka seluruh jajaran akan mengikuti dan melaksanakannya secara konsisten. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus memperkuat sistem pengendalian yang ada, membuka akses informasi seluas-luasnya, dan memastikan tidak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyimpang,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan materi secara rinci mengenai cara mengenali potensi risiko korupsi sekaligus langkah-langkah penanganannya. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai sangat strategis dan berisiko tinggi, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan serta pengelolaan anggaran, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat. Semua sektor ini menjadi perhatian khusus karena menyentuh langsung kepentingan keuangan negara dan kebutuhan dasar warga.
Sementara itu, Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan dukungan dari tim KPK. Menurutnya, kegiatan ini menjadi titik balik penting bagi perjalanan pemerintahan daerah dalam menciptakan sistem kerja yang lebih baik.
“Kami menyadari bahwa kami masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. Kehadiran KPK hari ini menjadi penuntun sekaligus pendorong bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan integritas, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. Ini adalah bentuk pengabdian kami terbaik untuk rakyat,” ungkap Bupati.
Rapat tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga berlangsung interaktif. Dalam sesi diskusi, setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi di lapangan, mengidentifikasi risiko yang ada, serta bersama-sama merumuskan solusi dan langkah strategis yang tepat guna.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara Pemkab Jeneponto dan KPK RI. Semua pihak sepakat bahwa pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel adalah kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Jeneponto ke masa depan.
