Indonesia Kembali Terima Pinjaman Bank Dunia Untuk Perbaikan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Senilai Rp 5,74 Triliun

Indonesia Kembali Terima Pinjaman Bank Dunia Untuk Perbaikan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Senilai Rp 5,74 Triliun

Muhsin Hidayat

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jakarta - Indonesia menerima pinjaman dari Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pinjaman ini diberikan lantaran sektor kesehatan adalah hal penting untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Total pinjaman yang diberikan senilai US$400 juta setara dengan Rp5,74 triliun (kurs Rp14.361 per dolar AS).

"Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin akses rumah tangga yang berkelanjutan kepada layanan kesehatan yang penting yang berkualitas," kata Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Kamis 16 Desember 2021.

Sementara itu Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyebutkan bantuan pinjaman akan digunakan untuk kerjasama kementerian dan lembaga yang terkait dengan JKN.

Terdiri dari Kementerian Keuangan, Kemenkes, BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

"Pendanaan ini juga akan mendukung perbaikan sistem informasi kesehatan, sehingga dapat lebih terintegrasi ke dalam pembuatan kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan terinformasi," ucap Kunta dikutip di dari cnnindonesia.com.

Program JKN telah mengakomodir 220 juta orang atau sekitar 83 persen dari populasi penduduk Indonesia. Sekitar 60 persen didalamnya merupakan penduduk miskin dan hampir miskin.

Program JKN dinilai telah berhasil meringakan pengeluruan pribadi belanja layanan kesehatan masyarakat dari 47 persen ke 32 persen saja. Hal ini membuat masyarakat lebih terbantu dalam mengelola pengeluaran layanan kesehatan mereka.

Namun masih banyak tugas JKN yang harus segera diselesaikan seperti meminimalisir dampak langsung dari pandemi. Dimana diproyeksikan sekitar 3,5 juta orang kehilangan akses layanan kesehatan karena kehilangan pekerjaan.

Persoalan lain yang harus dituntaskan yakni tingginya angka kematian ibu, tuberkulosis hingga kekurangan gizi pada anak.