Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dr Fadli Ananda menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemda Sidrap bersama BPJS Kesehatan Cabang Parepare dalam rencana kerja peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda Tahun 2026, Selasa 30 Desember 2025.Kesepahaman juga mencakup perjanjian kerja sama pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Dua Pitue, serta penyerahan sarana OSD BPJS Kesehatan Tanggap Lingkungan Hidup.Penandatanganan dilakukan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare dr Muhammad Ali di RSUD Dua Pitue.Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulsel, Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, Kajari Sidrap Adhy Kusumo Wibowo, serta Kasdim 1420 Mayor Inf Wahyudi.Tampak pula Sekda Sidrap Andi Rahmat Saleh, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, direktur rumah sakit, kepala desa dan lurah, serta undangan lainnya.Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan program BPJS Kesehatan gratis telah berjalan selama 11 bulan dengan tingkat kepesertaan aktif mencapai 98 persen

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Soppeng pada tahun anggaran 2023.

Menjelang HUT ke-79, Republik Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) pada perhelatan UHC Awards 2024.

BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi digital terbaru yaitu Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) pada Senin, 8 Juli 2024. Inovasi ini diharapkan membawa angin segar bagi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengadopsi teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Mulai 1 Juli 2024, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia akan mewajibkan peserta untuk memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Kebijakan ini akan diuji coba hingga 30 September 2024. Namun, bagaimana jika peserta BPJS menunggak pembayaran?

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuat keputusan terkait penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan dukungan penuh terhadap penghapusan klasifikasi kelas BPJS Kesehatan

Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pj Sekprov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad menerima kunjungan jajaran Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX di ruang kerjanya Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar, Senin 13 Mei 2024.

Beberapa hari ini dihebohkan kabar kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang menyeret suami aktris Sandra Dewi yakni Harvey Moeis dan pengusaha Helena Lim yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mana diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 271 triliun dan menjadi perhatian publik.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membahas target akreditasi Rumah Sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel..