Terkini.id, Jakarta - Ferdinand mengomentari soal permintaan Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) lainnya untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) mengenai penonaktifan mereka.
Ferdinand menyindir bahwa Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tak boleh merasa mendapat dukungan Presiden Joko Widodo hingga mengajukan permintaan tersebut.
"Novel B dkk jangan merasa mendapat dukungan dari Presiden Jokowi hingga meminta Pimpinan KPK membatalkan SK tentang tidak lulusnya NB dkk dalam TWK," kata Ferdinand melalui akun Twitter-nya pada Senin, 17 Mei 2021.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberi pernyataan terkait TWK yang memang menjadi polemik setelah informasi bocor ke publik bahwa 75 pegawai KPK, termasuk Novel tak lulus.
Presiden Jokowi berpendapat bahwa hasil TWK itu hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes.
"Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," kata Jokowi melalui akun Twitter resminya pada Senin, 18 Mei 2021.
Menyusul pernyataan Presiden, 75 pegawai yang tak lulus pun meminta agar pimpinan KPK mencabut SK terkait penonaktifan mereka.
Hal itu disampaikan oleh Sujarnako, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK mewakili 74 pegawai lainnya yang juga tak lulus.
"Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan," kata Sujarnako pada Senin, 17 Mei 2021, dilansir dari Detik News.
"Bersamaan dengan itu, pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut," tambah Sujanako.
Adapun Ferdinand menganggap bahwa 75 pegawai KPK itu telah menyalah-artikan pernyataan Presiden.
"Asumsi orang-orang ini menyesatkan dalam memaknai pernyataan Jokowi presiden tidak boleh mengintervensi keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK," kata Ferdinand melalui akun Twitternya pada Senin, 17 Maret 2021.
"Dengan demikian orang-orang tak berwawasan kebangsaan ini memang pantas tak lulus karena memaknai pernyataan presiden saja gagal," tambahnya.










