Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta- Politikus Fahri Hamzah menyebut banyak pejabat publik saat ini berbohong, namun tidak mendapatkan sanksi atau bahkan hukuman. Hal ini dikatakan terkait permasalahan wacana penundaan pemilu 2024 yang bermula dan didukung oleh pejabat publik.
Fahri Hamzah membandingkan peristiwa polemik penundaan pemilu 2024 yang salah satu sebabnya adalah kebohongan pejabat publik dengan kasus Ratna Sarumpaet.
Menurut Fahri, kedua kebohongan antara pejabat publik saat ini dan Ratna Sarumpaet sama-samam berakibat ramai dan membuat rusuh di ruang publik. Namun, kebohongan pejabat publik tidak mendapat konsekuensi hukum.
"Dalam kasus Ratna Sarumpaet, perempuan sudah tua berumur 70 tahun tetap dipenjara 2 tahun karena terbukti bohong dan berakibat ramai. Tapi begitu banyak pejabat publik, tua dan muda berbohong tanpa konsekuensi hukum apapun," ungkap Fahri dalam akun media sosial Fahrihamzah pada Minggu 17 April 2022.
"Padahal mereka digaji tapi bikin onar di ruang publik," imbuhnya.
Fahri mengatakan, seharusnya pejabat publik yang berbohong dapat didelik dengan pidana kebohongan publik. Setidaknya, kata Fahri, mereka disebut melakukan pelanggaran etik jabatan.
"Mahasiswa, apabila salah mengucapkan kata atau menyampaikan data tidak dapat didelik dengan pidana kebohongan publik!. Pejabat publik yang berbohong lah yang dapat didelik dengan pidana kebohongan publik. Paling tidak mereka dapat disebut melakukan pelanggaran etik jabatan!" tegas Fahri.
Sementara itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang disebut dengan Kontras merilis nama-nama pejabat publik yang menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024.
Ada tujuh nama yang disebut Kontras sebagai Penjahat Demokrasi Indonesia melalui postingan yang diunggah akun sosial medianya pada Kamis 14 April 2024.
Berikut tujuh nama pejabat publik yang disebut Kontras:
1. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri;
3. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi;
4. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinar Bidang Perekeonomian dan Ketua Umum Partai Golkar;
5. Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai PKB;
6. Zulkifli Hasan, wakil Ketua MPR RI dan Ketua Umum Partai PAN;
7. Dea Tunggaesti, Sekretaris Jenderal PSI.
