Mitra Terkini
Terkini, Makassar – Lebih dari 50 peserta yang terdiri dari komunitas disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul di Hotel Melia, Makassar, dalam lokakarya bertajuk “Edukasi Pilkada dan Ketahanan Terhadap Politik Uang bagi Penyandang Disabilitas.”
Acara ini merupakan kolaborasi antara alumni pelatihan Training of Trainers (ToT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, dan Institut IDEA Yogyakarta, dengan dukungan dari Kemitraan.
Tujuan utama lokakarya ini adalah memperkuat peran penyandang disabilitas dalam Pilkada, khususnya dalam menghadapi ancaman politik uang yang kerap merusak integritas demokrasi.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan pentingnya peran penyandang disabilitas dalam menjaga kebersihan proses pemilu.
"Bawaslu memastikan bahwa mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang dapat dilakukan dengan aman, anonim, dan rahasia, termasuk untuk penyandang disabilitas. Kita bersama-sama harus memahami dan melawan modus politik uang yang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi," ungkapnya di hadapan para peserta.
Masalah politik uang tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi, tetapi juga memperburuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas. Musfirah Rasdin, alumni ToT dan aktivis disabilitas, menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus berani menolak politik uang, yang ia sebut sebagai “racun” bagi moralitas publik.
"Politik uang tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tapi juga melanggengkan diskriminasi. Suara penyandang disabilitas tidak bisa dibeli dengan iming-iming materi. Suara kita berharga karena menentukan masa depan yang lebih adil dan inklusif," ujarnya.
Selain memberi pemahaman mendalam tentang politik uang, lokakarya ini juga menyajikan simulasi penolakan terhadap berbagai modus politik uang yang mungkin terjadi menjelang Pilkada.
Ahmad Hedar, Koordinator Institut IDEA Yogyakarta, menekankan bahwa penyandang disabilitas, dengan literasi politik yang baik, bisa menjadi agen perubahan di komunitas mereka.
"Dengan literasi yang kuat, penyandang disabilitas tidak hanya memilih dengan kesadaran penuh, tapi juga berperan sebagai edukator bagi masyarakat di sekitar mereka. Mereka bisa membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya pemilu yang jujur, bersih, dan bermartabat," jelas Ahmad.
