Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara komunitas disabilitas dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan proses yang inklusif. Peserta lokakarya diajak untuk memahami mekanisme pemilu yang ramah disabilitas serta diajari cara melaporkan pelanggaran yang mungkin mereka temui di lapangan. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun keberanian dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran pemilu.
Sebagai penutup, Ahmad menambahkan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan komunitas disabilitas, sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang lebih inklusif dan bebas dari politik uang.
"Ini bukan hanya soal memberikan hak suara, tetapi juga tentang menciptakan ruang demokrasi yang benar-benar inklusif dan bermartabat," tegasnya.
Lokakarya ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan.
Dengan pengetahuan dan keberanian yang mereka dapatkan, diharapkan komunitas disabilitas mampu berperan lebih aktif dalam mengawasi dan menjaga integritas Pilkada 2024.
Langkah ini diharapkan membuka jalan menuju proses demokrasi yang lebih baik, di mana setiap suara, termasuk dari kalangan disabilitas, dihargai dan dilindungi dari praktik politik kotor.










