Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Mantan kader Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengomentari soal pengurus DPP Demokrat yang bersikeras meminta agar Presiden Jokowi menanggapi surat yang dikirimkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu kudeta di internal partai tersebut.
Ferdinand lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 4 Februari 2021, menilai bahwa Presiden Jokowi tidak boleh dipaksa untuk menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY terkait kudeta itu.
"Kan sudah dijawab Mas Pratik, bahwa surat itu tak perlu dijawab. Jawaban apa lagi? Presiden jangan dipaksa-paksa dong!," tegas Ferdinand Hutahaean.
Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden RI punya hak untuk tidak menjawab surat itu.
"Presiden punya hak untuk menjawab atau tidak menjawab siapapun," tuturnya.
Selain itu, Ferdinand juga menilai bahwa Presiden Jokowi sudah paham dengan masalah kudeta di tubuh Partai Demokrat tersebut.
"Presiden paham masalah, beliau harus menjawab sesuatu atau tidak," ungkapnya.
Dalam cuitannya itu, Ferdinand Hutahaean juga membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul 'Demokrat Kukuh Minta Jokowi Jawab Surat Soal Kudeta AHY' yang dimuat situs Cnnindonesia.com.
Dalam isi pemberitaan yang tayang pada Kamis 4 Februari 2021 tersebut, tertulis Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Presiden Jokowi atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno seharusnya menjawab surat yang dikirimkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Demokrat.
"Ini harusnya dijawab, agar diberikan keyakinan supaya tak menimbulkan spekulasi," kata Herman kepada Cnnindonesia.com.
Herman mengaku tidak dapat menerima penjelasan singkat Pratikno terkait surat itu.
Pratikno saat merespons surat tersebut, kata Herman, menyebutkan bahwa apa yang terjadi di tubuh Demokrat adalah persoalan internal partai.
Bahkan, Herman mengatakan tak seharusnya surat tersebut justru dikembalikan menjadi urusan internal Demokrat oleh Mensesneg.
"Pak Pratikno tak memberikan penjelasan sesuai yang dikirimkan surat tersebut. Bahwa kami menunjukkan ada pejabat negara di lingkaran Istana ini sebetulnya dijawab. Bukan kemudian dikembalikan bahwa ini urusan internal partai," tutur Herman.
Dalam isi artikel pemberitaan yang dibagikan Ferdinand Hutahaean tersebut, Herman juga menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi atau pihak Istana memberikan penjelasan yang komprehensif terkait surat dari Ketum Partai Demokrat itu.
"Misalnya spekulasi berarti semua ini yang disampaikan Pak Moeldoko merupakan urusan pribadi, itu kan spekulasi. Harusnya diberikan penjelasan betul gitu," ujarnya.
