Mitra Terkini
Terkini.id, Beijing - Bikin ‘ngompol’ para koruptor, ini yang akan dilakukan Xi Jinping! Korupsi yang merajalela dan bikin pelaku rasuah melenggang bebas dengan anteng di beberapa negara, mungkin tidak bakal terjadi seperti di China.
Ketegasan itu diimplementasikan Xi Jinping dalam tindakan hukuman mati bagi koruptor, dan menurutnya tetap akan kebijakannya.
Penegasan itu kembali disampaikan Xi Jinping saat berpidato di rapat pleno keenam Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) BPK ke-19, Selasa 18 Januari 2022.
“Kecenderungan-kecenderungan tidak sehat tertentu yang telah lama tak dikendalikan sudah dikekang, banyak masalah yang lama mengganggu kita sudah diatasi, dan potensi bahaya serius di Partai, negara, dan militer telah dibasmi,” beber Xi Jinping dalam rapat itu, seperti dilansir dari Xinhua via CNNIndonesia.com, Rabu 19 Januari 2022.
Oleh karena itu, ia mendesak upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan strategis agar para pejabat tidak berani, tidak mampu, dan tidak memiliki keinginan untuk korupsi.
"Kita harus sadar, perang melawan korupsi masih berkecamuk," tegas Xi Jinping
Ia juga menekankan upaya yang keras dan teguh dalam mempromosikan lebih lanjut tata kelola Partai yang ketat.
Masalah tata kelola yang lemah di organisasi Partai sudah ditangani dari tingkat dasar, dan langkah itu melalui reformasi. Selain itu, ia meminta anggota partai setia pada misi mereka dan rakyat.
Xi Jinping menyerukan seluruh Partai harus bertindak secara konsisten di setiap kesempatan dan menerapkan keputusan dan kebijakan Komite Sentral Partai.
Dia mencatat beberapa tugas yang mengerikan dalam pertempuran, termasuk menjaga agar tak terpengaruh kelompok berkepentingan, mencegah pejabat punya perilaku merusak, serta mengidentifikasi dan menangani bentuk korupsi sembunyi-sembunyi.
Xi Jinping juga berupaya menghilangkan tempat berkembang biak untuk korupsi, bebas dari korupsi sistemik, dan meredakan risiko serta bahaya tersembunyi.
“Praktik formalitas dan birokratisme adalah musuh bebuyutan Partai dan negara, Oleh karena itu, para pejabat agar lebih solid bekerja demi kesejahteraan rakyat,” imbaunya.
Pendidikan, manajemen, dan pengawasan pejabat muda, sebut Xi Jinping, harus diperkuat untuk memastikan mereka setia dan bisa diandalkan.
Ia juga menuntut agar komite Partai di semua tingkat memperkuat pengawasan, terutama mereka yang memegang komando dan badan-badan terkemuka.
Pemimpin rapat itu, Zhao Leji mengatakan pidato Xi Jinping menegaskan rencana strategis mereka untuk memperdalam tata kelola Partai yang ketat dalam semua aspek dan mempersiapkan pembukaan kongres nasional ke-20 Partai.
Sejak Kongres Nasional CPC ke-18 pada 2012, Komite Sentral CPC telah meningkatkan perilaku anggota partai, menjunjung tinggi integritas dan memerangi korupsi dengan keberanian dan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya.
China memang terkenal keras terhadap pelaku korupsi. Pihak berwenang menerapkan aturan bagi mereka yang terbukti menggelapkan uang akan menghadapi hukuman mati.
Xi Jinping sendiri merilis kampanye antikorupsi guna membersihkan koruptor dari tingkat tinggi hingga pejabat tingkat rendah. Tindakan keras itu, menyeret banyak pejabat senior di partai, pemerintah, dan militer serta perusahaan milik negara.
China disebut mengeksekusi mati lebih banyak orang per tahun dibandingkan negara lain, kendati Beijing mengaku jumlahnya terus menurun selama beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan Statista, jumlah eksekusi di China mencapai seribu kasus pada 2020. Sementara menurut Amnesty Internasional (AI), China mengeksekusi lebih banyak orang dibanding negara lain.
Beijing tak membeberkan data hukuman mati. Namun, AI meyakini, negara itu mengeksekusi ribuan orang per tahun karena kejahatan termasuk pelanggaran tanpa kekerasan seperti narkoba dan korupsi.
Kendati demikian, menurut laporan The Guardian, kampanye tersebut tidak banyak berpengaruh pada peringkat China dalam indeks korupsi global Transparency International.
Pasalnya, Beijing menduduki peringkat 80 pada 2020 dalam indeks korupsi. Walaupun tidak banyak berpengaruh, tindakan itu menarik perhatian penduduk. Menurut riset Transparency International, sebanyak 84 persen responden mengatakan pemerintah berhasil mengatasi korupsi.
