Oleh karena itu, ia merasa keputusan Anies Baswedan yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan alias IMB kepada warga setempat adalah pilihan tepat.
“Puluhan th tinggal di tanah sengketa, ada yg tega gitu membiarkan mereka hidup tanpa layanan dasar, hidup tanpa kehadiran negara? Ada yg sengaja membiarkan hidup mrk susah agar kapok lalu menyerah dan pergi? Yg kayak gini sih zalim,” ucapnya.
“Anies justru pilih tetap melayani mereka,” sambungnya.
Selanjutnya, Tatak Ujiyati menilai saran dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin dapat dijadikan acuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemukiman warga di area yang berbahaya tersebut.
“Usulan solusi dr Wapres Kyai Ma'ruf ini masuk akal,” ungkapnya.
“Daripada warganya yg disuruh pergi, kenapa tdk deponya yg dipindah? BUMN walau institusi bisnis tp kan milik negara jg. Sdh seharusnya diarahkan agar berpihak pd warga negara, terutama yg miskin,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta kepada para pihak untuk tidak menyalahkan warga yang tinggal di daerah dekat dengan Depo Pertamina dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Depo Plumpang terbakar krn kesalahan teknis. Eh ada sj yg menyalahkan warga Kampung yg bermukim di sana. Bahkan ada yg menyalahkan Anies,” imbuhnya.
“Ini sih soal perbedaan ideologi: bgm sebenarnya mereka berpihak kpd warga kampung, terutama yg miskin,” pungkasnya.










