Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulsel meminta pemerintah mengutamakan kejahatan lingkungan dalam dimensi hak asasi manusia.
Pelbagai kasus lingkungan yang mencuat hampir tidak pernah mendapat perhatian serius sehingga penegakan hukumnya menjadi sangat lemah.
Sejumlah kejahatan lingkungan seolah diabaikan begitu saja. Seperti kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh penambang di Sungai Bila, Pangkep.
Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel Arif Maulana menyebut kronologis aktivitas pertambangan di Sungai Bila, Kecamatan Bila Riase, Sidrap dimulai pada tahun 2008.
Menurutnya, WALHI Sulawesi Selatan telah melakukan pendampingan pada kasus ini sudah cukup lama. Sebab, dampak dari aktivitas pertambangan tersebut telah merusak ekosistem Sungai Bila.
"Dengan adanya temuan Balai besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang menjadi pelajaran besar bagi semua pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih serius dalam melakukan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan," ujar Arif, Jumat, 5 Februari 2021.
Selain itu, Arif memaparkan kasus pertambangan lain di Sulsel yang mengancam keberlangsugan lingkungan hidup, baik secara ilegal maupun legal.
"Seperti kasus pertambangan yang terjadi di Bulu Paleteang, Kabupaten Pinrang dan pertambangan batuan marmer di Bontocani, Kabupaten Bone," ungkapnya.
Arif menilai hal itu merupakan bentuk ketidak seriusan pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin dan pemerintah kabupaten yang mengeluarkan rekomendasi berdasarkan PP No.27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.
"WALHI juga meminta agar pihak yang berwenang untuk segera menindak tegas pelaku perusak lingkungan di Sulawesi Selatan, khsususnya di Sungai bila," tutupnya.
