Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pertumbuhan urbanisasi di Indonesia menjadi persoalan serius bila tak dikelola dengan tepat. Pasalnya, memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan dan gizi perkotaan. Pemerintah sudah sepantasnya serius menangani proses urbanisasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menuturkan setiap tiga orang yang tinggal di desa, dua orang di antaranya hendak pindah ke kota. Sebab, di daerah asal, mereka dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari pekerjaan, lapangan kerja sangat terbatas, penghasilan rendah, dan masa depan yang suram.
“Semua orang yang tinggal di desa mau semua pindah ke kota,” ujar Suhajar di Gedung Upper Hills, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu, 12 Juli 2023.
Ia menilai ada semacam penolakan identitas sebagai orang desa. Saat ini, kata dia, 55 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di kota. Ia mengatakan fenomena itu terjadi di seluruh dunia. Jepang, misalnya, saat ini desa-desanya sudah kosong, tanpa penghuni.
Menurutnya, Jepang merupakan negara yang paling progresif soal perpindahan penduduk dari desa ke kota.
“Hanya butuh 50 tahun, lebih 50 persen rakyatnya tinggal di kota,” kata Suhanjar.
Sebab itu, sistem perkotaan harus dikelola dengan baik. Kota harus dirancang matang untuk meningkatkan kapasitas daya tampung warga, termasuk pertambahan pendatang. Mengefisienkan penggunaan lahan yang memang sudah sangat terbatas (kawasan terpadu, hunian vertikal).
Selain itu, mengembangkan jaringan transportasi massal terpadu, dan memberdayakan partisipasi masyarakat lokal maupun pendatang. Pemerintah berkewajiban meratakan pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan yang menyejahterakan masyarakat lokal, mengembangkan sosial-budaya masyarakat ramah lingkungan, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup kota.
Menurutnya, kota punya peranan sangat besar dalam menggerakan perekonomian. Ia mengatakan dari 1,300 triliun APBD, kota menyumbang 200 triliun. Kota, di seluruh dunia, memiliki daya tarik untuk menggerakkan perekonomian hingga 80 persen.
“Tapi 200 triliun tersebut adalah insentif untuk menggerakkan produk perekonomian,” kata Suhajar di Gedung Upper Hills, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu, 12 Juli 2023.
Sebab itu, ia meminta 98 kota yang ada di Indonesia mengelola urbanisasi dengan baik, memberikan insentif dan inovasi untuk melipatgandakan berkembangnya ekonomi. Pasalnya, tak boleh ada larangan terhadap orang agar tidak datang ke kota.
“Itu adalah animo,” tuturnya.
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan aktivitas di kota merupakan tempat ‘antraksi’ untuk melakukan perputaran ekonomi. Sulsel, khususnya Kota Makassar, kata dia, adalah hak, nyaman dari Barat maupun dari Timur.
“Sejak kemarin banyak macet di mana-mana (pagelaran Rakernas Apeksi 2023). Itu artinya ada perputaran ekonomi yang terjadi,” tuturnya.
Ia pun berharap Rakernas Apeksi menjadi tempat berbagi tentang keunggulan tiap kota. Sehingga terjadi percepatan akselerasi lewat replikasi dan duplikasi. Menurutnya, kota harus menjadi zona yang nyaman, bersih, dan aman untuk seluruh warga negara.
Undang-Undang Kota
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan kota adalah tempat yang terbuka, semua orang bisa datang ke kota. Namun, kata dia, persoalan juga datang.
Stigma kaum pendatang telah lama dilekatkan sebagai penyebab segala persoalan kota, seperti menjamurnya permukiman kumuh, pelayanan air bersih, sanitasi, rumah hunian buruk, memperbanyak jumlah masyarakat yang sakit, meningkatnya angka kejahatan, memperparah kemacetan lalu lintas, hingga dicap sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Menurutnya, kota menampung orang stres yang datang dari daerah. Alhasil, menjadi persoalan Makassar.
“Tak boleh bilang orang stres tak boleh datang ke Makassar. Akhirnya jadi persoalan Makassar. Mulai dari anjal dan macam-macam persoalan. Gambaran itu memberi komitmen dari Apeksi bahwa kota harus punya posisi yang penting. Kalau ada UU Desa saatnya ada UU Kota,” tuturnya.
