Mitra Terkini
Pengamat Ekonomi Unhas, Anas Iswanto Makkatutu mengatakan jelas sekali dampak dari normalisasi harga BBM. Hal itu termasuk dalam kategori barang yang price leader atau pemimpin harga.
Bila harganya naik maka otomatis publik tranportasi juga ikut naik. Ia menilai, jasa transportasi menjadi penting karena bukan saja hanya mobilitas orang, tapi juga mobilitas barang.
"Jadi kalau hitung-hitungannya yah variabel yang penting dalam distribusi barang yah tentunya biaya angkutnya. Kalau terganggu biaya angkutnya, pastinya juga terganggu harga komoditinya," kata Anas.
"Kalau itu sudah bergerak maka pasti yang akan diikuti oleh yang lainnya. Pergerakan kenaikan harga ujung-ujungnya pasti inflasi, jadi harus di jaga dengan baik ini bahan bakar," tambahnya.
Masalah ini, sambung dia, tidak bisa diatasi oleh negara. Pengendalian harga yang notabenenya urusan Pertamina, selama ini, menurutnya hanya kejar profitnya.
Dampak dari mengejar profit itu pastinya kenaikan harga dan otomatis jadi inflasi. Hal itu akan terus terjadi, yang sekarang alasannya karena kenaikan harga minyak dunia.
"Masyarakat lalu bertanya apakah pernah, Pertamina menurunkan harga? Tidak pernah! Jadi jangan menyalahkan masyarakat kalau mereka bingung dan resah terhadap kebijakan tersebut," paparnya.
"Ada akal-akalnya, bukan memilih ini tapi memaksa orang untuk pindah ke non-subsidi. Tidak ada unsur keadilan sama sekali di sini, jadi sebenarnya ini merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk membedakan yang mana bisa disubsidi dan yang mana tidak. Yang mana bahan bakar peruntukannya subsidi dan tidak," jelas Anas.
Sehingga orang yang tidak harus menggunakan premium turun juga ke bawah. Ia mengatakan hal itu tindakan pukul rata.
"Orang pindah dan dikurangi premium, kalau tidak salah itu masih ada itu premium itu tapi di pasaran susah," paparnya.
