Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe tak setuju dengan wacana dipecatnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari jabatannya usai isu kudeta di Demokrat.
Ramses mengatakan hal itu tidak berdasar dan juga bersifat politis.
"Saya melihat desakan untuk mencopot Moeldoko lebih bersifat politis. Karena tidak ada dasarnya, kan Pak Moeldoko bukan tersangka kasus korupsi," ujar Ramses, dikutip dari Rmol, Rabu, 10 Maret 2021.
Ramses juga mengatakan bahwa urusan KSP dan jabatannya di luar tak berhubungan.
"Saya mencermati usulan sejumlah kalangan ini sangat politis sekali. Kan urusan Moeldoko di luar tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai KSP," imbuhnya.
Ramses juga menilai, pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan Moeldoko terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Partai Demokrat adalah hal yang wajar.
Ia juga menyamakan posisi KSP setara dengan menteri-menteri yang membantu Presiden.
Melihat banyaknya menteri yang menjadi petinggi di sebuah partai, membuat Ramses menilai tak salah jika Moeldoko menjadi pemimpin partai.
"Apa bedanya manuver ketum parpol lain yang juga jabat sebagai menteri? Sehingga menurut saya, presiden tidak boleh terpengaruh dengan desakan-desakan tersebut, toh posisi Moeldoko itu sama juga dengan menteri lainnya yang juga ketum partai," tuturnya.
Tak hanya itu, Ramses juga mempertanyakan kembali pihak-pihak yang mengusulkan pemberhentian Moeldoko dari KSP.
Ia bertanya mengapa tak mengajukan hal yang sama kepada menteri-menteri yang menjabat jadi petinggi di partai lain.
Ramses bahkan mencurigai adanya kepentingan politik di balik desakan tersebut.
"Saya justru mempertanyakan mereka-mereka yang mendesak presiden itu, jangan-jangan ada kepentingan politik di balik itu," ucap Ramses.
Ia juga berharap presiden tidak merespon desakan tersebut yang menurutnya kurang masuk akal, dan justru akan berpotensi adanya perdebatan publik secara luas.
