Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 kian menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Tercatat sebanyak 12 LSM dan lembaga penelitian menggulirkan petisi menolak wacana tersebut.
Hingga hari ini, petisi tersebut telah melibatkan lebih dari 32 ribu orang di change.org.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi meneken petisi ini. Kita harus menjadi mayoritas yang vokal. Kita tidak mau demokrasi semakin mundur," ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia dilansir dari laman Tempo pada Rabu, 16 Maret 2022.
Tak hanya itu, penolakan juga datang dari kalangan akademisi.
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengajak akademisi di seluruh kampus Indonesia menyerukan penolakan terhadap wacana tersebut.
"Hingga saat ini sudah ada lebih dari 50 akademisi yang berasal dari 31 kampus menyatakan melawan wacana penundaan Pemilu. Petisi ini masih bergulir dan akan terus bertambah," ujar Ubedilah Badrun, Dosen UNJ dikutip dari laman Tempo pada Rabu, 16 Maret 2022.
"Perlu digelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan para oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatannya yang sudah dibatasi/diatur konstitusi, yakni 2 periode selama 10 tahun," ujarnya.
Diketahui bahwa usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan didukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Alasan yang dikemukakan beragam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan Pemilu 2024 melalui big data yang hingga kini belum terpublikasikan.
Sebagian kalangan berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan demokrasi dari kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaan adalah dengan melakukan perlawanan.
Pembatasan jabatan presiden ini menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme.
Jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini sampai lolos, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali ke masa orde baru dimana Soeharto bisa memimpin selama 32 tahun.
"Ini harus kita lawan bersama. Elite politik tolong sudahi pikiran liar yang anti demokrasi. Ini adalah aktivitas membajak demokrasi dan mengkhianati konstitusi," ujar Pangi Syarwi Chaniago, analis dan akademisi politik Indonesia dikutip dari laman Tempo pada Rabu, 16 Maret 2022.
Tak hanya Pangi, warganet turut bersuara mengkritik wacana yang dinilai ganjal tersebut hingga Tagar People Power Lengserkan Jokowi trending.
"Jangan diam karena diam di hadapan kemungkaran sejatinya adalah kemungkaran itu sendiri. Diam di hadapan pelaku kemungkaran adalah melakukan kemungkaran tersendiri" tulis akun @rinidyah6.
"Rakyat sudah mulai merasakan dampak kesewenang-wenangan mengelola Negara. Pandemi rakyat serba sulit dan dibatasi dipaksa untuk divaksin yang untung besar hanya circlenya dia saja, sudah tidak tau malu juga" tulis akun lain @sopyan_mr.
