Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) tidak diurus dengan baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati sejumlah temuan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Hermanto, mengungkap ada permintaan uang sebesar Rp 12 miliar dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe geram disebut telah menyebarkan hoaks soal utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sebesar Rp1,2 triliun..

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu 25 Maret 2023..

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan masih ada beberapa temuan yang hingga kini tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel..

Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono menyebut bahwa berdasarkan hasil temuan BPK, adanya kas tekor senilai Rp20 miliar di Sekretariat DPRD Sulsel pada tahun 2019.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar, Rabu 14 September 2022.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik kunjungan, Amin Adab Bangun sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan yang baru.