Terkini.id, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia.
Dua kabupaten di Kalimantan Timur tersebut bakal menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.
Bagaimana tanggapan masyarakat terkait kepindahan Ibu Kota tersebut?
Sebuah survei yang dilaksanakan Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.
Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.
Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo menyebutkan, responden yang paling banyak tidaak setuju berasal dari Jakarta.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto melalui keterangan tertulis, Selasa 27 Agustus 2019.
Sebesar 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya atas kepindahan ibu kota.
Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.
Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.
Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.
Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menganggap, pemindahan ibu kota hanya sekadar wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR.
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.(Dok. Humas Kementan)
Meski begitu, Hendri mengakui bahwa kejelasan posisi ibu kota baru yang diumumkan Jokowi akan memberikan legacy kepada Indonesia.
Pemerintah juga dianggap sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini, melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50 persen.
Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibukota yang sudah lengkap dan menyeluruh.
Meski begitu, Hendri menganggap pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai rencana ini agar tidak terkesan terburu-buru.
"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim dan Rakyat Indonesia juga bersiap", kata Hendri.
Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling.
Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei Kedai Kopi.
Mitra Terkini
