Soal Polemik Jaminan Hari Tua, Rocky Gerung: Itu Tabungan Rakyat yang Justru Diambil Pemerintah!

Soal Polemik Jaminan Hari Tua, Rocky Gerung: Itu Tabungan Rakyat yang Justru Diambil Pemerintah!

Muhammad Ifan

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Jakarta - Jaminan Hari Tua yang diusung pemerintah lewat dikeluarkannya produk hukum berupa UU No 2 Tahun 2022 menuai kontroversi dari masyarakat.

Dalam atuan baru tersebut dijelaskan bahwa jaminan hari tua hanya bisa diambil oleh buruh ketika telah mencapai umur 56 Tahun.

Sontak kebijakan pemerintah tersebut mendapatkan kritikan pedas, dari masyarakat luas, tidak terkecuali pengamat politik, Rocky Gerung.

Dalam analisa kritisnya, Pria yang sering disapa bung Rocky ini menjelaskan bahwa subjek yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan baru jaminan hari tua tidak lain ialah pemerintah.

Soal Polemik Jaminan Hari Tua, Rocky Gerung: Itu Tabungan Rakyat yang Justru Diambil Pemerintah!
Rocky Gerung Kritik JHT Pemerintah (Sindonews)

“Soal JHT itu lain lagi, itu tabungan dari rakyat yang justru diambil pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang tidak disetujui oleh rakyat” Tegas Rocky Gerung dalam kanal Youtube miliknya Rocky Gerung Official, dilihat pada Senin,14 Maret 2022

Rocky Gerung menambahkan kritiknya, bahwa sebenarnya pemerintah hidup dari hasil kerja keras buruh.

Filsuf politik ini juga menjelaskan bahwa jaminan memang seharusnya tugas negara untuk mengasuh orang miskin.

“Dia hidup dari butiran keringat buruh itu, yang seolah-olah dianggap itu jaminan bahwa dia nggak, jaminan semua oran itu rata yaitu tugas negara jangan diputar-putar” Pernyataan Rocky Gerung dari Kanal Youtube Rock Gerung Official, dilihat pada Senin,14 Maret 2022

Tidak hanya Rocky Gerung, dilansir dari Kompas, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga tidak sepakat dan bahkan mengeluarkan surat keberatan yang ditujukan kepada presiden joko widodo.

KSPI menuntut setidaknya sebanyak 2 tuntutan. Pertama, pemerintah seharusnya mencabut permenaker nomor 2 tahun 2022, dan juga mendesak presiden mengganti menteri ketenagakerjaan yakni Ida Fauziyah.