Soal Penundaan Pemilu, Hasto Kristiyanto: Sebaiknya Setop Wacana yang Tidak Produktif Itu!

Terkini.id, Jakarta – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara tegas meminta agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto lantaran dinilai hal tersebut justru merupakan tindakan yang tidak produktif.

Baca juga: PDI Perjuangan Sulsel Rayakan HUT ke-79 Megawati dengan Aksi Penghijauan dan Penebaran Benih Ikan

Ia menambahkan, ada kegiatan yang lebih penting dilakukan daripada membahas wacana Penundaan pemilu 2024.

"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto.

Lantas dari itu, menurutnya, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat.

Baca juga: Buka Konferda dan Konfercab se-Sulsel, Hasto Kristiyanto Minta Anak Mudah Diakomodir

Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lagi

"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya. Dikutip dari Liputan6com. Rabu, 30 Maret 2022.

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP Sulsel Rayakan Ulang Tahun Megawati Soekarnoputri ke-78 dengan Membagikan Tumpeng ke Panti Asuhan

Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

Hasto menambahkan, proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.

Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan COVID-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.

"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya.