Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Gelar Habib Rizieq Shihab yang disebut Imam Besar diseret jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus swab test RS Ummi Bogor.
Menurut JPU, gelar yang disematkan kepada Habib Rizieq Shihab tak pas mengingat banyaknya penuturan dan perkataan Habib Rizieq dalam pledoinya tak dianggap etis oleh JPU.
Pernyataan JPU soal gelar 'imam besar hanya isapan jempol' pun disoroti oleh publik termasuk pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas mengomentari hal ini dengan mengatakan pendapatnya mengenai gelar Habib Rizieq tersebut.
Anwar Abbas bependapat bahwa di setiap organisasi masyarakat atau lembaga memiliki sebutan tersendiri bagi
pemimpinnya.
Anwar kemudian memberikan contoh di Nahdlatul Ulama, para pejabatnya disebut tanfidziyah, ada syuriah, ada mustasyar.
Begitupun dengan ormas FPI, kata Anwar, gelar tersebut disematkan kepada Habib Rizieq mengingat Habib Rizieq menduduki posisi yang tinggi.
"Ya boleh aja, istilahnya kan ada istilah ketua umum. Kalau di NU itu ada tanfidziyah, ada syuriah, ada mustasyar kan gitu ya," ujar Anwar, dikutip terkini.id dari FIN, Selasa 15 Juni 2021.
"Kalau ketuanya kemarin Pak Shabri Lubis kan FPI, cuma mereka menggunakan istilah imam besar, kaya dewan pembina. Kan kalau di partai kan ada ketua dewan pembina itu kan dianggap yang paling tinggi,” lanjutnya.
Jadi, menurut Anwar, gelar Habib Rizieq tersebut hanya berlaku di lingkaran FPI semata.
Mengingat, Habib Rizieq bukanlah seorang imam besar NU, Muhammadiyah tetapi FPI.
“Jadi kalau misalkan imam besar Habib Rizieq Shihab, tapi itu hubungannya dengan FPI," kata Anwar Abbas.
"Habib Rizieq bukan imam besarnya orang NU, bukan imam besarnya orang Muhammadiyah, tapi imam besarnya FPI, kadang-kadang orang nggak tahu,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa gelar Habib Rizieq hanya disematkan oleh kaum muslim yang berada di lingkar FPI.
“Ya imam besar umat Islam, tapi umat Islam yang di FPI,” tegasnya.
Mengutip dari FIN, Habib Rizieq didapuk sebagai imam besar ummat Islam Indonesia dalam kongres 212 yang digelar sehari sebelum pelaksanaan reuni 212 pada Desember 2017 lalu.
Setelah itu, disusul sebanyak 22 Provinsi mendapuk HRS sebagai Imam Besar ummat Islam Indonesia.
