Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Politisi Demokrat, Kamhar Lakumani meminta kepada Jokowi agar sebaiknya belajar dan meminta masukan dari presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terkait penentuan tanggal Pilpres 2024 mendatang.
Menurut politisi yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat ini, Jokowi perlu belajar dari SBY lantaran terkait persoalan itu dibutuhkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni.
Hal itu disampaikan Kamhar Lakumani saat tampil di tayangan program Kompas TV, seperti dilihat pada Jumat 15 Oktober 2021.
"Butuh kualitas kepemimpinan dan kenegarawan tingkat tinggi. Untuk ini, tak ada salahnya konsultasi dan belajar dari Presiden RI ke-6, Pak SBY," ujar Kamhar Lakumani.
Diketahui, penentuan tanggal Pilpres mengalami hambatan setelah terjadi perbedaan pendapat antara sejumlah pihak.
Pihak eksekutif ingin kontestasi politik nasional tersebut digelar pada 15 Mei. Sementara, mayoritas fraksi di legislatif ingin Pemilu digelar sesuai anjuran KPU yakni 21 Februari.
Menurut Kamhar, pihak yang mengkhawatirkan adanya matahari kembar jika pemilu dihelat pada Februari itu terlalu berlebihan.
"Bangsa kita telah memiliki pengalaman menghadapi dan menjalani transisi kepemimpinan nasional seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden RI ke-6 Pak SBY pasca Pemilu 2014 yang lalu," tuturnya.
Ia pun menceritakan, kala Pemipu 2014 lalu SBY memberi ruang kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Sumarno Suwandi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar peralihan kepemimpinan berjalan halus dan lancar tanpa ada goncangan.
"Menyiapkan transisi kepemimpinan tentunya tak mudah, apalagi untuk peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya kekuasaan kita dan menyiapkan karpet merah untuk pengganti kita," tuturnya.
Mengutip Hops.id, Kamhar juga menyebut bahwa Partai Demokrat lebih setuju jika pemilu digelar sesuai usulan KPU yakni pada 21 Februari 2024 mendatang.
Namun, kata Kamhar, jika pada akhirnya harus diundur ke 15 Mei maka politisi senior Demokrat ini mendesak Jokowi agar Pilkada serentak dimajukan setahun ke 2023.
"Pemajuan Pilkada ini bisa menjadi solusi atas berbagai polemik yang sebelumnya mengemuka, mulai dari persoalan anggaran, beban kerja, lamanya masa jabatan Plt kepala daerah, hingga terlalu banyaknya daerah yang mesti di-Plt-kan," ujarnya.
