Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengomentari soal terpilihnya Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD.
Ia menyindir bahwa semoga saja terpilihnya Jend Dudung sebagai KSAD lebih karena prestasinya, bukan hanya karena berhasil membuat beberapa pernyataan kontroversi sejak menurunkan baliho.
Satyo Purwanto menyinggung beberapa pernyataan kontroversial Jend Dudung, seperti meminta pembubaran ormas FPI, menilai semua agama benar, dan penyataan soal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, Jend Dudung menyebut ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang dinilainya belum punya pemahaman yang sama soal NKRI.
Satyo Purwanto menilai bahwa Jend Dudung memang ahli membuat pernyataan kontroversi.
Menurutnya, saat ini Jend dudung lebih cocok menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Bukan KSAD yang berperan sebagai pelaksana UU, bukan pihak yang menafsirkan UU dan apalagi pembuat UU," ujar Satyo pada Jumat, 26 November 2021, dilansir dari RMOL.
Ia lantas menyinggung soal Jend Dudung yang pernah membuat heboh karena memerintahkan penurunan baliho pendiri Front Pembela Islam (FPI), Riziewlq Shihab.
"Semoga saja terpilihnya beliau sebagai KSAD lebih karena prestasinya, bukan hanya karena berhasil bikin pernyataan kontroversi sejak menurunkan baliho, meminta pembubaran ormas FPI, menurutnya semua agama benar dan kali ini pernyataannya sama saja dengan menganulir UU 5/2018 tentang Terorisme," ujar Satyo.
"Mengapa? Sebab pemerintah sudah menetapkan aksi-aksi KKB telah memenuhi unsur dan motif sebagai aksi dan tindakan teror," tambahnya.
