Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung baru-baru ini melayangkan sejumlah sindiran menohok terhadap pihak Istana dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pasalnya, Istana katanya seolah menghalalkan segala cara demi terwujudnya masa jabatan tiga periode Presiden Jokowi.
Menurut Rocky Gerung, hal itu termasuk ambisi pribadi dan menyebut Presiden Jokowi seolah di atas konstitusi sehingga dianggap memicu Istana menghalalkan segala cara demi tiga periode.
Rocky Gerung menilai Istana seolah mengabaikan etika politik dan kejujuran karena menyadari bahwa mobilisasi Jokowi tiga periode akan berantakan.
"Akhirnya kita lihat bagaimana Istana itu mengabaikan etika politik," tuturnya dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip terkini.id via Kabarbesuki pada Kamis, 31 Maret 2022.
"Kan mereka tahu dari awal bahwa mobilisasi ini akan berantakan karena kejujuran enggak dihasilkan jika tidak diawali dengan niat jujur."
Rocky Gerung menganggap, publik hanya dapat mengira-ngira mengenai tujuan yang ingin dicapai kubu Istana di balik isu Presiden Jokowi tiga periode.
Rocky lantas menyarankan jikalau Presiden Jokowi ingin masa jabatannya diperpanjang hingga tiga periode, maka harus mengusulkan sendiri ke MPR untuk diproses.
"Kita hanya bisa mengira-ngira apa yang dicapai dengan isu-isu semacam ini? Kalau memang Pak Jokowi ingin tiga periode, ya udah, usulkan aja ke MPR, diproses di situ."
Meski demikian, Rocky Gerung juga kembali mengingatkan agar Presiden Jokowi tak boleh mengambil keuntungan pribadi atau untuk kelompoknya di balik usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
"Kita boleh mengusulkan sesuatu, tapi kita enggak boleh mengambil untung dari apa yang kita usulkan. Mau bikin GBHN boleh, tapi bukan untuk dia sekarang. Kalau sekarang ini terlihat itu ambisi pribadi," jelasnya.
"Artinya dia (Jokowi) berada di atas konstitusi seperti slogan Raja Perancis 'Saya adalah negara, dan saya bisa atur konstitusi negara'."
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa rakyat tidak pernah menginginkan Presiden Jokowi mendahului atau mengangkangi kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat.
Namun, ia menilai bahwa Presiden Jokowi bisa beralibi dengan hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga.
Meski demikian, ia mengingatkan agar Presiden Jokowi mengutamakan konstitusi yang bersifat normatif dibandingkan dengan hasil survei yang hanya bersifat kuantitatif.
"Rakyat tidak menginginkan presiden itu mendahului kedaulatan yang ada di tangan rakyat, tapi presiden bisa bilang 'Ya surveinya enggak bisa'," sindirnya.
"Survei itu kuantitatif, yang kuantitatif enggak boleh mengalahkan yang normatif."
