Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidan Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil para pejabat soal sulitnya penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Rizal Ramli menilai bahwa nyaris tak ada konflik agraria yang diselesaikan secara proporsional karena mental pejabat zaman ini di masih sama dengan mental pejabat zaman Belanda.
Sebagai catatan, selama lima tahun terakhir ini, telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti.
Mirisnya, tidak sedikit konflik agraria itu yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Rizal Ramli mengatakan bahwa Komnas HAM banyak menerima konflik agraria, tapi menemui jalan buntu atau tidak menemukan solusi penyelesaiannya.
Hal itu ia sampaikan dalam pidato Peringatan Hari Tani Nasional di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 24 September 2021.
Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule; Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi; serta warga Bojong Koneng yang sebagian besar terancam digusur oleh Sentul City.
"Kenapa konflik agraria nyaris tak ada yang bisa diselesaikan secara proprosional, kecuali memberikan keuntungan kepada para pemilik modal?" tanya Rizal kepada masyarakat yang hadir di acara tersebut.
"Intinya karena para pejabat kita. Terutama yang terkait dengan soal tanah, yang memiliki otoritas di sektor tanah, mentalnya masih mental pejabat zaman penjajah," sambungnya.
Padahal, kata Rizal Ramli, jika pejabat berpedoman dan menjalankan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA), maka tidak ada rakyat yang menjadi korban dari konflik agraria.
"Jadi mereka ini tidak kompatibel dengan UU PA produk zaman kemerdekaan," pungkasnya.
