Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Pihak Partai Demokrat menolak dengan keras adanya penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Salah satu agenda dari KLB tersebut yakni melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketua Umum partai tersebut.
Pihak Partai Demokrat menuding bahwasanya dibalik digelarnya KLB tersebut, ada money politics atau politik uang di dalamnya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra yang mengatakan bahwa peserta yang hadir diiming-imingi insentif money.
"Peserta kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu," kata Herzaky, dikutip dari Democrazy.id, Jumat, 5 Maret 2021.
Tak hanya ditawarkan uang, kata Herzaky, kader yang memiliki hak suara bahkan diancam oleh oknum tertentu.
"Berdasarkan penuturan para kader dan pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir, merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020," sebut Herzaky.
Informasi tersebut ia dapatkan berasal dari kader-kader yang enggan hadir namun sempat ditawari oleh oknum tertentu.
"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," imbuhnya.
Para peserta GPK-PD, istilah lain dari kudeta terhadap AHY, kata Herzaky, selalu menggunakan trik licik berupa tipu daya dengan cara menyebarkan kabar bohong seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung serta ada penjabat penting DPP Partai Demokrat yang mendukung KLB.
Selain Herzaky, Hinca Pandjaitan selaku Sekretaris Jenderal PD mengatakan bahwa KLB yang diselenggarakan di Sumut itu ilegal.
"Penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan," ujar Hinca, dikutip dari JPNN, Jumat, 5 Maret 2021.
Diketahui bahwa KLB ini akan menghadirkan 1.200 peserta, tanpa memiliki izin hingga dianggap merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dengan membentuk kerumunan secara sengaja.
