Mitra Terkini
Ngurah Gusti Budana menambahkan, proses perencanaannya tetap memperhatikan bahwa ranperda tersebut menjadi prioritas dan menjadi kebutuhandi dalam Propemperda di tahun berjalan. Tidak serta merta diusulkan tetapi tetap memperhatikan AKP itu sendiri, tambahnya.
Tahapan perencanaan berfungsi sebagai dasar pembentukan produk hukum daerah. Melalui perencanaan ini, perda dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk memastikan hal tersebut, pembentukan perda dapat menerapkan AKP sebagai metode yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun Propemperda," ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Pimpinan Bapemperda menyampaikan bahwa kunker Bapemperda tidak hanya untuk mendapatkan saran dan informasi, tetapi ada sharing informasi yang bisa kita dapat di Provinsi Bali.
Menurut informasi yang kita terima, bahwa JDIH Provinsi Bali ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dan ini bisa menjadi pioner bagi Provinsi lain tentunya.
Selanjutnya mengenai Analisis Kebutuhan Perda ini, kita tidak hanya dituntut untuk mengusulkan Perda saja, tetapi lebih memperhatikan skala prioritas ranperda yang ada.
"Tentunya dengan menentukan skala prioritas ini, kita tentunya berharap Pemda dapat melahirkan Perda yang lebih inovatif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, khususnya kita di Provinsi Sulawesi Selatan," tutup RPG.
