Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan jalan berbayar elektronik (JBE) dengan membangun 18 koridor di jalan protokol. Rencana ini pun menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
Dikabarkan, beberapa warga Jakarta memandang penerapan tarif tersebut tidak akan efektif membuat minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum meningkat.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan JBE di 18 koridor jalan dengan panjang 174,04 kilometer. JBE akan diberlakukan untuk motor roda dua, mobil maupun truk. Pengendara yang meminta jalan tersebut akan dikenakan tarif sebesar Rp5-19 ribu.
Salah seorang driver online, Ihsan (39), menyebut besaran tarif itu tidak terjangkau bagi masyarakat kecil. Menurutnya, tarif sebesar itu akan membuat orang berpikir lagi.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Ihsan, selaku driver online ia mengaku mendapatkan bayaran sekitar Rp9.600 per trip. Jika harus mengeluarkan uang Rp5.000 lagi untuk melintasi koridor tersebut, artinya ia hanya akan mengantongi uang sebesar Rp4.500.
"Kalau Rp5 ribu berat juga sih buat rakyat kecil. Kalau berkali-kali lewat kan, nganter ya sampai Rp20 ribu, kalau tiga sampai empat kali," ujar Ihsan saat ditemui di tepi Jalan Pejaten Raya Barat, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Jumat 17 Desember 2021, dilansir dari CNN Indonesia.
Oleh karena itu, Ihsan menyarankan agar kualitas dan kuantitas transportasi umum di Jakarta ditingkatkan.
"Mendingan kayak gitu transportasi ditingkatin, diperbanyak atau gimana,” ujarnya.
Kemudian, juga ada tanggapan dari Adi (43) salah satu warga ragunan yang mmempertanyakan rencana pembangunan koridor jalan tersebut.
Adi mengaku belum memahami apakah Pemprov DKI Jakarta hendak membangun koridor untuk JBE di jalan protokol yang telah ada atau membangun jalan baru. Jika membangun koridor di jalan protokol yang telah ada sebagaimana jalur khusus Trans Jakarta, kata dia, rencana tersebut justru akan menambah kemacetan.
"Apakah tidak akan membuat beban kemacetan lagi di jalan? Sekarang nggak usah jauh-jauh, adanya busway itu sudah memakan badan jalan," kata Adi yang ditemui di tepi Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.
Lebih lanjut Adi mengatakan bahwa jalan tersebut dibangun menggunakan pajak masyarakat. Ia merasa keberatan jika koridor JBE dibangun di atas jalan tersebut dan publik harus kembali membayar setiap hendak melintas.
"Dia harus bikin jalan sendiri tidak dengan jalan umum, artinya jalan Ampera ini sudah jalan umum, yang lewat sini pun orang-orang yang membayar pajak," kata Adi.
"Harus dipikirkan ulang sih yang kayak gitu. Karena intinya jangan sampai kita menyelesaikan masalah, akhirnya timbul masalah baru," sambungnya.
