Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar - Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi hak hidup masyarakat di saat pandemi. Namun, di sisi lain berpotensi terjadi penyelewengan lantaran dekat dengan momen Pilkada.
Sejumlah kalangan menilai pembagian sembako yang dekat dengan momen Pilkada rawan di selewengkan dengan modus beragam, seperti seolah-olah menjadi bantuan pribadi, ditempol foto dan jargon-jargon Pilkada.
Transparansi serta akuntabilitas data penerima bansos sangat penting agar tak menguntungkan orang-orang tertentu lantaran tidak tepat sasaran.
Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf mengatakan tak ada persoalan bila mencantumkan foto dengan bantuan pribadi.
Hanya saja, bila itu berkaitan dengan bantuan pemerintah maka itu bisa berakibat fatal.
Dia pun mengingatkan untuk tak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai ajang untuk berpolitik bansos.
"Kalau saya membatu dengan tidak mau ditahu namaku, tidak masalah. Tapi kalau politisi memang mau cari elektabilitas yang penting uangnya sendiri," kata dia, Jumat, 15 Mei 2020.
Ia mengatakan bila tangan kanan menyumbang tangan kiri seharusnya tak perlu tahu. Namun, kata dia, hal itu seringkali susah dilakukan para politisi.
"Tapi kalau politik elektabilitas yang dia inginkan," kata dia.
