Luhut Pandjaitan Sebut Harga TBS Anjlok Karena Ukraina, Politikus PDIP: Jangan Cari Kambing Hitam

Terkini.id, Jakarta - Deddy Yevri Sitorus selaku Komisi VI DPR RI menyampaikan pendapatnya terkait ucapan Luhut Pandjaitan soal harga TBS yang anjlok di Indonesia.

Deddy Yevri Sitorus berpendapat bahwa sudah seharusnya Menko Marves Luhut Pandjaitan bertanggungjawab atas harga Tandan Buah Segar (TBS) yang jeblok dipasaran.

Baca juga: Tebar 45 Ekor Sapi Kurban, Ridwan Wittiri: Idul Adha Momentum Perkuat Solidaritas dan Kemanusiaan

Lebih lanjut lagi, Deddy Yevri Sitorus meminta Luhut Pandjaitan untuk tidak menjadikan Ukraina sebagai kambing hitam.

“Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab,” ujar Deddy Yevri Sitorus, dikutip dari rmol.id, Jumat 8 Juli 2022.

"Kekacauan itulah yang menyebabkan harga TBS petani hancur di bawah kewajaran. Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina, sebab harga keekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload sehingga tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO nya tidak bisa berjalan normal,” lanjut Deddy Yevri Sitorus.

Baca juga: Harrie Sabrang dan Andreas Harjono Muncul dalam Penjaringan Ketua PAC PDI Perjuangan Ujung Pandang

Deddy Yevri Sitorus yang merupakan anggota PDIP mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan harga TBS anjlok di Indonesia.

Faktor tersebut adalah kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor (PE) yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, hingga tingginya beban pungutan ekspor dan flusing out.

Oleh karena itu, Deddy Yevri Sitorus menganggap bahwa Luhut Pandjaitan telah gagal dalam mengurus persoalan CPO dan minyak goreng.

Baca juga: Rekomendasi Eksternal PDIP Suarakan Reformasi Sistem Politik dan Independensi Penegak Hukum

Deddy Yevri Sitorus membeberkan bahwa hingga saat ini Luhut Pandjaitan tidak bisa membenahi ekspor yang tertahan sehingga dapat menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, perusahaan dirugikan karena kualitas CPO menurun, dan petani kecil menjerit karena harga yang terjun bebas.

Bahkan di saat demand global menurun nyaris 30 persen, harga TBS dan CPO tetap rontok di bawah harga keekonomian.

“Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang carut marut, bukan semata-mata karena pengaruh global,” ungkap Deddy Yevri Sitorus.

“Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik,” tambah Deddy Yevri Sitorus.