Polemik Soal SK 1073 ASN, Penjabat Walikota Makassar Berhadapan dengan Hukum

Terkini.id, Makassar - Rencana penataan ulang birokrasi melalui pengangkatan dan atau mutasi pejabat pemerintah Kota Makassar terus menjadi isu di kalangan ASN lingkup pemerintah Kota Makassar pasca kepemimpinan Penjabat Wali Kota Makassar, M Iqbal Samad Suhaeb. Tim Hukum ASN Pemerintah Kota Makassar, Akhmad Rianto mengatakan, setelah Pj Wali Kota Iqbal membatalkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 821.23.222-2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan menerbitkan keputusan Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang pengangkatan Pimpinan Pratama, Pejabat Administrator, Dan Pejabat Pengawas Di Lingkup Pemkot Makassar. "Dimana dalam surat keputusan tersebut terdapat sekitar 1073 jabatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar dibatalkan jabatannya," kata dia saat menggelar konferensi pers di warkop Turatea, Rabu, 16 Oktober 2019. Kebijakan Pj Wali Kota tersebut, kata dia, menimbulkan pelbagai persoalan, antara lain, ketidakpastian hukum dan kerugian bagi beberapa pejabat atau ASN. Untuk itu, dia mengatakan, beberapa pejabat atau ASN menempuh upaya hukum administrasi negara melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Nomor: 100/G.2019/PTUN Mks). Hal itu, kata dia, salah satu sarana ajudikatif untuk langkah korektif dan konstitusional. "Gugatan ini dilakukan sehubungan dengan berbagai fakta dan dugaan pelanggaran hukum administrasi negara yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dan kepegawaian yang dilakukan Pj Wali Kota Iqbal," paparnya. Beberapa fakta dan dugaan yang dimaksud antara lain:

Pj Wali Kota Makassar mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Wali Kota Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 diduga bertentangan dengan berbagai prinsip penyelenggara dan tata kelola ASN khususnya prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan persatuan dan kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN.
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 821.22.271-2019 tanggal 2 Juli 2019 diduga bertentatangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahn yang Baik (AAUPB) khususnya asas hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Kecermatan.

Untuk itu, ia pun meminta kepada majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan penundaan terhadap berlakunya keputusan Wali Kota Makassar. "Selama dalam proses persidangan di PTUN berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," pungkasnya. Menyikapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Iqbal mengatakan, pihaknya mempersilahkan para pejabat yang tak puas atas kebijakan reposisi tersebut untuk menempuh jalur hukum. Ia pun dengan tegas menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Namun, kata Iqbal, pejabat yang tak puas atas pergeseran jabatan 26 juli lalu, tak hanya melayangkan gugatan ke PTUN, tetapi harusnya juga mundur dari jabatan. "Sekarang menurutmu, dia menggugat baru dia masih duduki jabatan, salah atau tidak? Ya salah. Jangan menggugat, tidak menerima, tapi menikmati fasilitasnya," tegas Iqbal. Selain itu, Iqbal mengatakan ASN yang menggugat pun harus mengembalikan segala fasilitas negara yang masih diterima, sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan pimpinannya. "Sehingga tidak membuat gaduh roda pemerintahan," paparnya.