Mitra Terkini
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan siap mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah di sektor Perikanan dan Peternakan diantaranya melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong penyaluran KUR di sektor Perikanan.
Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota bisa menggali dan memetakan potensi daerahnya secara komprehensif serta melengkapinya dengan data yang detail, sebagai dasar pengajuan permintaan DAK.
Sementara dari Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar, antara lain mengusulkan peningkatan produktivitas sektor perikanan dan peternakan melalui metode klasterisasi dan bersinergi dengan program TPAKD, menghapus praktek-praktek rentenir melalui program PHINISI, serta pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA.
Adapun Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sulawesi Selatan memaparkan perlunya optimalisasi sumber dana simpanan di perbankan terutama di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi.
Untuk itu upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung di bank akan terus dilanjutkan melalui penguatan literasi keuangan di Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Terkait pengembangan sektor perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas menyampaikan bahwa untuk akselerasi pertumbuhan sektor perikanan dapat melakukan pengembangan produk turunan rumput laut serta produk perikanan potensial lainnya seperti teripang pasir yang saat ini diminati oleh pasar luar negeri.
Terkait dengan potensi dari produk ikan laut tangkapan, Ilyas mengingatkan perlunya mengelola aktivitas penangkapan ikan dengan baik dan tidak berlebihan, dalam rangka menjaga sustainability pasokan di masa depan.
Lebih jauh, Sekda Provinsi yang diwakili oleh Since Erna Lambang mengungkapkan berbagai hal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari sektor-sektor di atas.
Implementasi berbagai rekomendasi tersebut membutuhkan sinergi dari 3P (Public, Private, Partnership) serta melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari K/L, Pemda, regulator, perbankan, asosiasi, dan pihak lainnya.
Sebagai tindak lanjut kedepannya akan dilakukan rakor serupa secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi yang telah disepakati bersama, serta menentukan prioritas dari rencana pilot project pengembangan ekonomi potensial yang dapat dilaksanakan mulai tahun 2025.
